Menangkap Ikan dengan Tepat, Tanpa Merusak Lingkungan

Sebagian masyarakat Indonesia gemar menangkap ikan. Namun, penangkapan ikan tersebut tak jarang merusak lingkungan. Karena itulah, sejumlah pihak berusaha mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satunya adalah PT Pupuk Kalimantan Timur yang memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan produktivitas masyarakat maritim di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Upaya PKT ini diwujudkan dalam salah satu program pengembangan ekosistem perairan. Program yang tertuang dalam Creating Share Value (CSV) perusahaan ini menaungi nelayan-nelayan Kota Bontang pada sektor budidaya lobster dan kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA).

Melalui konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), KJA untuk nelayan binaan PKT ini dibangun dari sisa material pabrik yang dimanfaatkan ulang sebagai bahan baku, baik kayu untuk tiang penyangga serta drum bekas yang telah dinetralisir.

Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi mengatakan program yang sudah dimulai sejak 2016 dan diinisiasi oleh PKT ini didasari semangat untuk membantu mewujudkan pemberdayaan masyarakat maritim yang mandiri di Kota Bontang. 

“Sebagai perusahaan BUMN, kami memiliki peran sebagai agen pembangunan, termasuk terhadap masyarakat dan lingkungan. Di Bontang ini, kami melihat tingginya potensi budidaya lobster dan kerapu yang pada saat itu masih sulit ditemui di kota ini,” kata Rahmad.

Manfaat Jangka Panjang KJA

Sejak program CSV ini diberlakukan, PKT mencatat telah terjadi peningkatan produktivitas nelayan yang signifikan pada 2021. Baik itu untuk tingkat kesejahteraan maupun kemampuan budidaya nelayan. Dari 80 orang anggota yang tergabung dalam pembinaan KJA PKT, hasil panen telah mencapai 3,5 ton kerapu dan 400 kilogram lobster siap konsumsi sepanjang 2021, hingga bulan Agustus. 

Selain itu, sebanyak 95% fasilitas yang digunakan nelayan binaan didukung penuh PKT, termasuk manajemen pemasaran yang sebelumnya merupakan kendala utama bagi nelayan budidaya di Bontang.

Untuk meningkatkan pembinaan pada program CSV, PKT menyalurkan bantuan perbaikan dan perbaikan bangunan serta sarana pendukung bagi KJA yang dikelola Koperasi Nelayan Bontang Ekonomi Pariwisata dan Maritim (Kopnel BEM). 

“Bantuan ini merupakan wujud kesinambungan kepedulian PKT terhadap pembinaan kelompok nelayan Kopnel BEM, yang sejauh ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan KJA. Bahkan program ini berhasil direplikasi di dua Kawasan perairan Bontang, yaitu Gusung dan Bontang Kuala dengan hasil yang tinggi di tiap masa panen,” ungkap Rahmad Pribadi. 

Program CSV KJA ini, lanjut Rahmad, mempunyai peran penting sebagai bio indikator kualitas lingkungan laut, terhadap dampak dari aktivitas produksi PKT. Oleh karena itu, dukungan tersebut perlu ditindaklanjuti secara berkesinambungan, sehingga program makin berjalan dengan lebih optimal.

KJA Edukasi Nelayan Tangkap Ikan Tanpa Rusak Lingkungan

Pengembangan KJA ini diharapkan bisa menjadi sarana edukasi bagi nelayan, serta wujud komitmen PKT terhadap lingkungan dan ekosistem perairan dengan peningkatan produktivitas nelayan di tengah potensi industry perikanan Indonesia yang sangat besar. 

“Program ini juga sejalan dengan komitmen PKT dalam pelaksanaan industri hijau berbasis lingkungan,” tandasnya.

Muksin, 42 tahun, seorang nelayan anggota KJA mengatakan, ia telah bergabung di KJA sejak berdiri. Menurutnya, sistem pengelolaan KJA dilakukan koperasi di mana koperasi menjadi pembeli hasil produksi ikan nelayan dan kemudian memasarkannya.

Pada bulan Juni 2022, KJA PKT berhasil menjual 1,5 ikan kerapu dengan harga rata-rata Rp 100.000 per kilogram. Sehingga total dana yang diperoleh sebesar Rp 150 juta.

“Kalau dulu ikan-ikan kecil yang tidak laku di pasar itu, banyak yang dibuang, sekarang dibeli sama koperasi dan sebagian digunakan untuk pakan ikan di KJA dan sebagian lagi ikan yang bagus dibesarkan,” tutur Muksin yang berasal dari Tanjung Limau, Bontang.

Anggono Wijaya selaku Vice President Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PKT menjelaskan awal perjalanan perusahaannya mengenal CSV sebenarnya jauh lebih awal sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021.

Anggono pun turut menjelaskan secara singkat perihal yang wajib diperhatikan oleh perusahaan pada umumnya ketika menjalankan CSV ialah melibatkan kegiatan mulai dari hulu ke hilir. Salah satunya adalah Program Keramba Jaring Apung (KJA).

“Program sebenarnya muncul karena bermula dari protes warga yang mengklaim kami merusak ekosistem laut, padahal kami sudah menggunakan SOP yang dipastikan tidak merusak lingkungan dan nyatanya selain PT Pupuk Kalimantan Timur ada banyak perusahaan lain juga di sekitar sana,” tuturnya.

Untuk mematahkan asumsi warga sekitar, perusahaan berinisiatif dengan menjawabnya melalui program Keramba Jaring Apung (KJA) yang ditujukan kepada para nelayan. Program KJA ditujukan untuk hadir mengedukasi para nelayan cara penangkapan ikan yang tepat dan tanpa merusak lingkungan.

Faktanya hasil observasi perusahaan, sebelumnya masih banyak nelayan yang menggunakan cara kurang tepat sehingga berisiko merusak lingkungan dan berimbas pada kematian para ikan.

Program KJA sendiri dinilai berhasil dan diterima baik oleh nelayan. Kemudian, perusahaan juga ingin memastikan bahwa program yang dibawanya memiliki manfaat jangka panjang, sehingga unsur ekonomi yang mandiri untuk masyarakat sangat ditekankan supaya diimplementasikan. (Tyo)